APBD Cimahi Diduga Defisit Rp 250 Miliar Ajay Gagal Pimpin Cimahi

Pendiri dan Pembina Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati Kinerja Aparatur Negara (Perkara), Kardin Panjaitan, SH

Cimahi, Media3.id - Menurut Pendiri dan Pembina Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerhati Kinerja Aparatur Negara (Perkara), Kardin Panjaitan, SH, menilai diduga dengan terjadinya defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2019 (APBD) sebesar Rp 250 Milyar, pendapat Kardin Walikota Cimahi, Ajay M Priatna dianggap telah gagal membangun dan menjadi pemimpin di Cimahi.

"Gagal disini, Ajay tidak mampu untuk mensejahterakan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 UU No 23 Tahun 2015 mengenai kewajiban dasar pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pemukiman, perumahan  dan juga sektor sosial," sebut Kardin , Selasa (9/7/2019).

Ditambahkan pula oleh Kardin, defisit bisa terjadi lantaran asumsi perumusan APBD Kota Cimahi 2019 tidak tepat dilakukan oleh eksekutif dalam hal ini Pemkot Cimahi.

Tidak hanya itu, Kardin menuding DPRD Kota Cimahi, "Dewan Cimahi tidak cermat dalam melakukan pembahasan APBD.,"

"Tentu, ini juga yang menjadi faktor defisit karena pihak ekskutif tidak intens dalam penagihan pajak dan ini akan berimbas pada penurunan terhadap pelayanan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, juga sosial akan berdampak besar," ungkapnya.

Dengan begitu, sebut Kardin, Pemkot Cimahi tidak bisa optimal dalam menjalankan kewajiban dasar pelayanan publik seperti pembangunan fasilitas umum.

Kendati begitu bukan tanpa solusi. Dirinya menyarankan, yang perlu dilakukan adalah melakukan pinjaman kepada pihak ketiga yang tentunya mesti melalui persetujuan dari DPRD untuk menutupi defisit.

"Tapi hati-hati di sini perlu kecermatan dalam menghitung pembayaran bunga pokoknya," ungkapnya.

Tidak hanya itu, sambung Kardin, eksekutif dan legislatif harus berani memangkas semua kegiatan perjalanan dinas.

Ketua Umum LSM Terima Rorongsokan Istimewa Terorist Jawa Barat Tatan Sopian

"Terutama perjalanan dinas DPRD Kota Cimahi 70 persen karena tidak objektif belanja dewan capai Rp 70 miliar per tahun sementara PAD Cimahi hanya Rp 100 miliar pertahunnya, ini sangat tak rasional," tandasnya.

Gerah dengan hal itu, Kardin menegaskan, jika APBD 2020 perjalanan dewan masih mengakomodir perjalanan dinas sebelumnya, pihaknya akan memanggil ICW dengan Formafi untuk datang ke dewan agar dapat mengevaluasi perjalanan dinas. "Jika perlu kami juga akan menggeruduk dewan bersama forum LSM se-Jawa Barat," tandasnya.

Sedangkan menurut Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Ahmad Nuryana saat dikonfirmasi masalah anggaran perjalanan dinas anggota DPRD tidak dilakukan pemangkasan, pihaknya akan melakukan pemangkasan sesegera mungkin akan dilakukan karena defisit tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Kota Cimahi, Amrulloh menganggap wajar dengan terjadi defisit APBD Kota Cimahi.

Menurut Amrulloh, defisit terjadi lantaran kebutuhan belanja di tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang begitu besar.

“Saya melihatnya kebutuhan dinas begitu besar jadi sangat wajar asal bisa mengcover pembangunan,” kata Amrulloh saat ditemui di Kantor DPRD Kota Cimahi, Selasa (9/7/2019).

Kendati begitu, pihaknya akan segera mengevaluasi terjadinya defisit anggaran Pemkot Cimahi. “Tentunya kita akan mengevaluasi itu agar tidak terjadi defisit nantinya,” sebut Amrulloh yang merupakan anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Cimahi.

Hanya Amrullohpun tidak setuju, jika untuk menutupi defisit harus memangkas setiap kegiatan di dinas lantaran akan berimbas kepada pelayanan publik.

“Yang mesti dilakukan adalah bagaimana bisa menggali potensi dari pendapatan asli daerah untuk menutupi defisit itu,” tuturnya.

Sedangkan Iyun Kasie Identifikasi Dinas Pendapatan Daerah, bahwa masalah rating Pajak pendapatannya meningkat itu bukan wewenang dirinya untuk membicarakan masalah perpajakan.

Ucapan Kardinpun ditanggapi oleh Ketua LSM Terima Rorongsokan Istimewa (Terorist) Jawa Barat Tatan Sopian  Apa yang diungkapkan LSM Perkara, itu sangat memukul sekali pada Walikota Cimahi, imbasnya menjadi resah dan galau terhadap dinas-dinas yang anggaran belanjanya dipangkas tersebut.

Karena kata Tatan, hal ini baru pertamakali terjadi defisit sebesar Rp 250 Milyar, sedangkan jaman Walikota Cimahi Itoc Tochija belum pernah APBD Cimahi mengalami defisit sebesar itu,  dampaknya kepada masyarakat menjadi resah karena pembangunan infrastruktur menjadi terhambat.

"Seperti halnya beberapa bulan yang lalu, telah terjadi pembongkaran besar-besaran Bangunan Liar (Bangli) didaerah Gg Pandai, yang mengerahkan 200 personil. Yang terdiri dari Dishub, TNI, Polri, Satpol PP dan Damkar.

Yang mana menurut Tatan janji Walikota Cimahi Ajay M Priatna rencananya lokasi Gg Pandai tersebut akan dibuat taman dan drynasenya akan diperbaiki, " Tapi kenyataannya sampai sekarang hanya Omdo (Omong doang) sampai sekarangpun tidak dibuktikan janjinya itu, bahkan berdiri bangunan-bangunan yang hanya jadi tempat yang kumuh kembali."

Tujuan dibongkarnya Bangli tersebut terang Tatan, alasannya karena daerah Gg Pandai rawan banjir
"Padahal yang mengakibatkan banjirnya adalah belakang POM bensin Cimindi, disana sering terjadi banjir,"

"Kalau menurut saya, Walikota Cimahi, gimana akan memperluas wilayah dari tiga kecamatan bisa menjadi empat atau lima kecamatan, sedangkan anggaran APBDnya saja dalam pertahun mengalami defisit seperti ini,"

Bahkan Tatan menilai, kalau melihat dari kenyataannya seperti ini saya prediksi Ajay tidak mampu memimpin Kota Cimahi, padahal tidak perlu harus memangkas anggaran ditiap dinas, banyak usaha-usaha kuliner saat ini menjamur dikota Cimahi, sampai radius 10 meter satu, dan ini merupakan penghasilan Pajak untuk menutupi defisit anggaran, disamping itu juga sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi," tegasnya.

Tatan menilai, dengan banyaknya kuliner-kuliner dikota Cimahi, lahan-lahan parkirpun makin bertambah, ini juga sebagai masukan untuk pajak daerah untuk menambah anggaran APBD.

(Bagdja)