Terkait Mutasi Besar-besaran Diduga ada Muatan Politis

Cimahi .Media3.Id,- Terkait masalah Pemutasian para pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 baru beberapa bulan yang lalu telah terjadi mutasi yang digelar dialam terbuka ditaman perumahan Cijerah , selang kurun waktu kurang lebih 4 bulan sudah dilakukan perombakan besar-besaran kembali, hal ini jadi pertanyaan masyarakat ada apa?

Seperti yang dituturkan oleh Triyono, SH selaku pemerhati aparatur pemerintahan dan tokoh masyarakat, saat dikonfirmasi di Cimahi, mempertanyakan apakah Walikota Cimahi H.Ajay M.Priatna benar-benar tidak tahu, atau sengaja menutup mata dengan perombakan para pejabat yang dimutasikan pada rabu (27/2) yang lalu, yang bertempat di taman patung macan jalan permana kelurahan Citeureup kecamatan Cimahi utara kota Cimahi.

Pasalnya menurut Tri, "Baru beberapa bulan yang lalu, pejabat esselon 3 dan esselon 4 baru terkena mutasi kini kembali dimutasikan lagi, padahal mereka belum maksimal bekerja diinstansi-instansi terkait, kok sekarang sudah langsung dipindahkan begitu saja, hal ini jadi pertanyaan yang serius,".

"Berdasarkan aturan dan kinerja sebaiknya seorang pejabat baru yang baru dimutasi, dapat menyesuaikan diri bekerja paling lama dua tahun  dan baru dievaluasi kembali untuk mengisi jabatan baru sesuai kebutuhan, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Walikota. Bahkan mutasi kali ini terkesan diduga ada kepentingan politik lebih dominan ketimbang melayani masyarakat,"

"Jika kinerja dan pelayanan pemerintahan seperti ini maka jangan harap pembangunan di Cimahi kedepannya akan lebih baik dan maju kedepannya,".

Beberapa pejabat dan staf di sekretariat DPRD pun ikut diresafel, dimutasi berdasarkan usulan dari sekretaris Dewan Drs.Tedi Setiadi, karena diduga kepentingan politik praktis menjelang pemilihan legeslatif.

Menurut Tri kembali, selama ini kekosongan sekretaris Dewan cukup lama, dan baru terisi satu dua bulan oleh Tedi, walaupun pengangkatannya menuai polemik, langsung dibongkar mutasi besar besaran  sampai kepada staff pun ikut dimutasi ini menjadi pertanyaan setiap orang dan perlu ditelusuri oleh aparatur penegak hukum.

" Disini sekali lagi yang jadi pertanyaan, Walikota Cimahi H.Ajay M Priatna dianggap tidak banyak memahami tentang Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) pasalnya acara pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan para pejabat esselon 3 dan esselon 4 jadi menuai protes.

Menurut pengakuan beberapa pejabat tidak nyaman bekerja ditempat yang baru karena merasa ada anggota bawahannya menduduki jabatan lebih tinggi dibandingkan dengan dia.

Ada juga pejabat yang merasa bahwa baru lima bulan dia bekerja menempati posisi kabag, kali ini langsung dipindahkan lagi ditempat yang baru.

Seharusnya berdasarkan aturan jabatan dan kepangkatan sebaiknya maksimal dua tahun baru dievaluasi, "Ini baru duduk jabatan, sekarang langsung dipindahkan, bagi kami tidak ada masalah tetapi kerja menjadikan seseorang itu lebih profesional dibutuhkan waktu, jadi mutasi kali ini syarat dengan muatan politis," celetuk seorang pejabat yang yang enggan disebutkan namanya.               

Yang lebih parah lagi adalah pejabat yang selama ini bekerja di sekretariat DPRD dalam kurun waktu lima bulan sejak september 2018 termasuk dengan mutasi sekarang ini ada belasan pejabat dipindahkan tanpa suatu alasan yang jelas, "Diduga terjadi jual beli jabatan yang dilakukan oleh sekretaris dewan Drs.Tedi karena sejak bulan lalu beliau menempati posisi esselon 2 banyak menuai protes di internal dewan bahkan diduga meminta imbalan dari pejabat yang baru ia promosikan.           

Ketidak profesionalannya didalam menempatkan para pejabat seperti ini perlu menjadi catatan BAPERJAKAT bila perlu diminta pertanggung jawabannya karena banyak posisi jabatan yang diisi tidak sesuai. Maka perlu pertanggung jawaban walikota untuk turun tangan memberi sangsi kepada kepala BKPSDMD.

"Bahkan mantan sekda yang sampai saat ini diduga terlibat didalam menempatkan pejabat struktural. termasuk juga inspektorat daerah Jika hal ini dibiarkan maka akan terus terjadi proses kerja yang tidak profesional termasuk jual beli jabatan ataupun komitmen setoran terus berkembang menjadi sarana korupsi gaya baru," tegasnya.(Acep/Bagdja)