DINAS SOSIAL MATANGKAN DATA WARGA MISKIN

Pendataan dan sosialisasi program keluarga harapan di Klaten, Jawa Tengah. (Dok. Antara)

Klaten, Media3.id - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Klaten terus bergerak mematangkan pendataan jumlah warga miskin. Terkait dengan agenda tahun ini pemerintah akan memberlakukan penempelan stiker di setiap rumah warga miskin.

Kepala Dinsos P3AKB Klaten, M. Nasir mengatakan bahwa berdasarkan basis data terpadu dan verifikasi sementara, saat ini jumlah warga miskin di Kabupaten Klaten mencapai 112 ribu keluarga.

Jumlah tersebut mencakup keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Bupati Klaten, Hj. Sri Mulyani, saat memberikan pengarahan di depan manggala Pendamping PKH.

"Kami terus melakukan strategi penyempurnaan data warga miskin, mengingat jika data mengenai warga miskin ini sempurna maka gerak intervensi pembangunannya juga akan tepat,” ujarnya Nasir, Kamis (3/7).

Lebih lanjut dikatakannya, jumlah pendamping PKH yang ada di Kabupaten Klaten mencapai 250 orang. Dari jumlah itu masing masing pendamping ditarget bisa melakukan degradasi empat PKM dalam satu tahun.
Disisi lain, update data warga miskin rutin dilakukan dua kali dalam setahun yakni Juni dan November.

Menurut Nasir, jumlah pendamping PKH itu masih tergolong minim. Sebab idealnya dalam pembaruan data seharusnya dilakukan oleh masing-masing desa, hanya saja sampai saat ini operator di desa masih belum berjalan maksimal, sehingga masih butuh pendampingan dari petugas pendamping PKH.

"Selain itu, pada tahun ini pemerintah juga merencanakan adanya pemasangan stiker disetiap rumah warga miskin. Total anggaran yang diusulkan untuk hal itu sekitar Rp 900 juta. Nantinya, dalam penempelen stiker pihaknya akan menggandeng TNI dan Polri. Metode itu salah satu cara yang ditempuh untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan", ungkap Nasir.

Diketahui, usulan anggaran mencapai Rp 900 juta itu tidak sekadar untuk pengadaan stiker saja. Anggaran juga digunakan untuk sosialisasi, kegiatan penempelan stiker hingga pengawasan oleh tim. Saat ini masih proses dan menunggu disposisi bupati.

Nasir berharap dengan adanya upaya-upaya itu warga yang sudah mampu namun masih masuk dalam penerima bantuan diharapkan bisa berkurang.

"Bahkan, diharapkan setiap tahunnya bisa ada 1.000 PKM yang sukarela mengundurkan diri dari program bantuan karena sudah merasa sejahtera.
Memang hal itu tidak gampang karena mereka sudah menikmati. Tetapi kami meminta pendamping PKH untuk melakukan pendekatan agar ada yang mundur secara sukarela, apabila memang sudah merasa mampu,” tandasnya. ▪

  (Shaleh Rudianto)